Metro (Lampost.co)—Pemerintah Kota Metro melalui Bappeda setempat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) rancangan RKPD 2025 tingkat Kota. Kegiatan berlangsung di Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kamis 7 Maret 2024 lalu.
Musrenbang tahun 2024 ini mengusung tematik Penguatan Pembangunan Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia yang selaras dengan Tema Pembangunan Provinsi Lampung.
Dalam Musrenbang tingkat kota ini, pembahasannya mengenai bagaimana upaya pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan pembangunan dengan Provinsi Lampung. Karena pembangunan di Kabupaten/Kota akan menentukan capaian pembangunan Provinsi Lampung.
Baca Juga: Pengusaha Hiburan di Metro Harus Atur Jam Operasional Selama Ramadan
Di bidang ekonomi, dalam paparan Kepala Bappeda Kota Metro, Anang Risgiyanto mengatakan pertumbuhan ekonomi di Kota Metro berangsur membaik setelah pascapandemi Covid-19.
Pada tahun 2020 perekonomian Kota Metro mengalami kontraksi/penurunan mencapai -1,79%. Namun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan menjadi 2,91%, tahun 2022 menjadi 4,51%. Pada tahun 2023 menyentuh angka 4,86% angka ini lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung yaitu sebesar 4,55%.
Baca Juga: Klaim Stok Daging dan Telur Cukup hingga Idulfitri
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ia menambahkan sebagai ukuran capaian sejumlah dasar kualitas hidup dibangun melalui pendekatan tiga dimensi: umur yang panjang dan sehat, pengetahuan yang baik, serta kehidupan yang layak.
“Maka IPM di Kota Metro menduduki di level tinggi yaitu terjadi peningkatan signifikan dari tahun 2022 sebesar 77,89% menjadi 79,85%. Capaian IPM ini sudah melampaui target di RPJMD 2021-2026. Dari 15 Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung, Kota Metro berada di peringkat kedua IPM tertinggi setelah Bandar Lampung, dengan selisih capaian hanya 0,01%,” imbuhnya.
Few Nexus
Wali Kota Metro, Wahdi Siradjuddin, dalam sambutannya mengatakan Kota Metro merupakan kota jasa dan juga perdagangan dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Lampung. Sehingga dipandang perlu menguatkan sustainable development goals (SDG’S) berkelanjutan, dimana ketahanan pangannya, energinya hingga airnya melalui Few Nexus.
Few adalah Food, Energy, Water sedangkan Nexus adalah keterkaitan air sebagai hal utama yaitu Water Bonding, Economic Water Security, Urban Water Security, Enviromental Water Security. Ini sangat memengaruhi food atau Ketahanan pangan dan Energy yaitu Listrik dan sebagainya.
“Maka dari capaian pertumbuhan ekonomi kita salah satu yang tertinggi di Provinsi Lampung, jadi masuk level satu pembangunan dengan angka kemiskinan rendah. Termasuk dengan isu-isu yang menyebabkan IPM tinggi tersebut dengan rata-rata lama sekolah tertinggi di atas nasional,” ujarnya.
Di kesempatan yang sama Gubernur Lampung melalui Asisten II Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, berpesan agar pemerintah Kabupaten/Kota juga mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tercipta kemandirian fiskal.
“Tentu ada beberapa hal yang harus jadi perhatian antara lain perencanaan berintegritas dan melakukan efisiensi, pembangunan berorientasi hasil, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kemandirian fiskal. Juga mewujudkan pemerintahan ramah investasi, serta pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan,” katanya.
Mulyadi berharap Forum ini dapat menjadi momentum untuk mendengarkan dan mengakomodir program-program yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga tercipta pembangunan yang berjenjang dari tingkat kota, provinsi maupun nasional.
“Agregasi capaian pembangunan kabupaten dan kota, termasuk Kota Metro, akan menentukan capaian pembangunan Provinsi Lampung. Begitu juga capaian pembangunan nasional, merupakan akumulasi kinerja pembangunan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena itu, koordinasi dan sinergi antar-jenjang pemerintahan menjadi kunci keberhasilan,” tutupnya.
