Bandar Lampung (lampost.co)–Pemerintah Provinsi Lampung mematangkan arah pembangunan tahun 2027 melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfokus pada pertumbuhan inklusif. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menegaskan bahwa kebijakan ini menjawab tantangan ketimpangan pendapatan serta peningkatan kualitas layanan dasar di Bumi Ruwa Jurai.
Salah satu poin krusial dalam RKPD 2027 adalah mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui perbaikan tata kelola pertanian. Pemprov Lampung berkomitmen memperkuat hilirisasi produk pertanian dengan skala kecil langsung di wilayah perdesaan.
“Hilirisasi dilakukan mulai dari desa dengan skala kecil. Langkah ini akan menambah peluang usaha dan nilai tambah bagi petani kita,” ujar Marindo, Rabu, 25 Februari 2026.
Enam Agenda Prioritas Pembangunan
Untuk mencapai target pertumbuhan berkualitas pemerintah menetapkan enam pilar utama pembangunan:
-
Pemerataan Pendapatan: Menekan disparitas ekonomi antarwilayah di seluruh kabupaten dan kota.
-
Tata Niaga Pertanian: Memperbaiki sistem produksi dan distribusi untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
-
Konektivitas Infrastruktur: Membangun jalan dan fasilitas pendukung sektor sosial serta ketahanan pangan.
-
Makan Bergizi Gratis: Menggerakkan ekonomi lokal melalui penyediaan bahan pangan bergizi bagi masyarakat.
-
Pendidikan Karakter: Menjamin hak anak atas pendidikan bermutu yang berdaya saing tinggi.
-
Kesehatan Merata: Mewujudkan komitmen Lampung bebas stunting dengan akses kesehatan yang adil.
Marindo optimistis bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan akan menjadikan RKPD 2027 sebagai fondasi kuat dalam mempercepat pembangunan. Fokus pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan yang tinggi tetapi memastikan manfaatnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok desa.
