Bandar Lampung (Lampost.co): Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membatasi pengajuan anggaran baru oleh kementerian dan lembaga untuk menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah dinamika geopolitik di Timur Tengah.
“Saya batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya saat memberikan keterangan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026.
Ia menjalankan kebijakan tersebut bersamaan dengan langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Purbaya menegaskan pemerintah tidak akan lagi memberi ruang tambahan anggaran tanpa pertimbangan ketat.
Ia awalnya menargetkan pemangkasan anggaran setiap kementerian dan lembaga sebesar 10 persen. Namun, Purbaya masih menghitung ulang besaran tersebut setelah melihat respons dari masing-masing instansi.
“Kami masih hitung semua kementerian. Tadinya kami minta efisiensi 10 persen, tetapi mereka justru mengusulkan tambahan. Jadi, saya yang potong, nanti mereka menyesuaikan. Persentasenya masih kami bahas,” ujar Purbaya.
Ia memastikan pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan ekonomi nasional. Ia menekankan pemerintah akan tetap merealisasikan belanja yang bersifat prioritas secara tepat waktu.
“Kami pastikan belanja yang memang harus berjalan tetap kami keluarkan tepat waktu. Kami juga menjaga likuiditas ekonomi tetap baik, dan saya pantau itu setiap hari,” katanya.
Purbaya sebelumnya menyampaikan rencana pemotongan anggaran tersebut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Ia kemudian mengarahkan Kementerian Keuangan untuk menyeleksi komponen belanja yang bisa ditunda sementara.
Purbaya menargetkan efisiensi pada program yang tidak memberi dampak signifikan atau berjalan lambat terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ia juga menyasar berbagai kegiatan operasional internal yang tidak mendesak.
“Banyak kegiatan bisa kami tunda, seperti rapat yang tidak jelas atau program yang dampaknya kecil terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Selain itu, Purbaya juga mendukung wacana pemotongan gaji menteri dan wakil menteri sebagai bentuk solidaritas pejabat negara dalam penghematan anggaran. Ia menilai langkah tersebut dapat memperkuat komitmen pemerintah dalam menjaga disiplin fiskal. (ANT)
