Perkuat Sektor Riil, Pemprov Lampung Pacu Pengembangan Ekosistem Ekonomi Syariah

Bandar Lampung (Lampost.co)–Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen memperkokoh fondasi perekonomian daerah melalui berbagai instrumen strategis. Salah satu langkah konkret yang kini tengah Pemprov akselerasi adalah optimalisasi potensi ekonomi syariah. Inovasi ini  memiliki urgensi tinggi karena mampu menjadi pilar utama dalam memperkuat performa sektor riil serta mendongkrak produktivitas masyarakat lokal.

Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan, menegaskan arah kebijakan ekonomi berbasis syariah di Lampung harus terintegrasi secara penuh ke dalam cetak biru penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, fokus perhatian pemerintah daerah saat ini tertuju pada pembenahan sektor riil dan lini produksi. Mengingat kedua sektor tersebut memegang persentase dominasi yang sangat besar terhadap struktur pertumbuhan ekonomi Lampung.

“Arah kebijakan ekonomi syariah ini adalah harus menjadi bagian dari penguatan ekonomi daerah. Sebab, ada dua sektor selama ini yang terus mendapat peningkatan. Keduanya, yakni dari sektor riil dan produksi yang mendominasi ekonomi daerah,” ujar Mulyadi Irsan di Kota Bandar Lampung, Jumat (22/5/2026).

Baca juga: Begini Potensi Ekonomi Syariah di Lampung

Edukasi dan Penguatan Literasi Keuangan Syariah

Mulyadi menjelaskan pemerintah daerah secara konsisten  mendorong peran aktif ekonomi syariah agar berfungsi sebagai pengungkit utama (leverage) dalam memperkuat sektor riil. Intervensi kebijakan ini akan menyasar seluruh rantai kegiatan ekonomi. Mulai dari hulu di sisi produksi, kelancaran arus distribusi, hingga hilirisasi pada tingkat konsumsi masyarakat luas.

Namun, untuk mentransformasikan ekonomi syariah menjadi instrumen penguat yang tangguh, tantangan terbesar terletak pada aspek pemahaman publik. Oleh karena itu, Pemprov Lampung akan berupaya keras meluaskan cakupan edukasi. Serta melakukan sosialisasi secara masif  literasi keuangan dan ekonomi syariah di tengah-tengah masyarakat Provinsi Lampung.

“Untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai penguatan ekonomi, maka perlu makin luas mengedukasi serta memperkenalkan ekonomi dan keuangan syariah. Sehingga, arah kebijakan yang menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen penguatan sektor riil dan mendukung ekonomi daerah akan mudah dalam penerapannya,” ujar Mulyadi.

Strategi ‘Halal Value Chain’ dan Stimulus Tambahan UMKM

Sebagai langkah taktis di lapangan, Pemprov  Lampung siap bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait untuk memperkuat strategi halal value chain (rantai pasok halal). Pengembangan halal value chain ini nantinya  mampu membentuk sebuah ekosistem ekonomi baru yang dapat memberikan efek manfaat ganda (multiplier effect) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas.

Mulyadi menjabarkan penguatan rantai pasok halal ini akan diimplementasikan secara nyata pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah. Tujuannya adalah agar produk-produk lokal Lampung memiliki nilai tambah (value added) yang kompetitif saat bersaing di pasaran nasional maupun global.

Sebagai contoh konkret, ujar Mulyadi,  klaster UMKM kuliner bakso. Dalam ekosistem halal value chain, pemerintah akan mengintervensi prosesnya sejak awal dengan memastikan rumah pemotongan hewan (RPH) dan tata cara pemotongan ternak telah memenuhi standardisasi sertifikasi halal.

Selain itu, pemantauan secara ketat kebersihan, higienitas, dan kesehatan hewan ternak. Dengan demikian, ketika masyarakat mengonsumsi produk akhir, aspek keamanan, kenyamanan, dan kehalalannya sudah terjamin secara paripurna.

Melibatkan Pondok Pesantren sebagai Motor Penggerak

Selain berfokus pada pemberdayaan pelaku UMKM, strategi penguatan ekosistem rantai pasok halal di Provinsi Lampung juga akan melibatkan institusi berbasis keagamaan, yakni pondok pesantren. Potensi besar yang ada pada jaringan pondok pesantren di Lampung sangat strategis untuk pengoptimalan.

“Tadi bisa melibatkan UMKM. Lalu pondok pesantren juga bisa jadi produsen, distributor bahkan jadi konsumen dalam rantai pasok halal,” kata Mulyadi.

Dengan menempatkan pondok pesantren sebagai aktor aktif yang bergerak multifungsi—baik sebagai produsen komoditas, agen distributor, maupun sebagai basis konsumen yang masif—pemerintah optimistis perputaran ekonomi syariah akan berjalan lebih cepat dan inklusif. Melalui integrasi matang antara UMKM, pesantren, dan regulasi pemerintah yang suportif, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung  akan terus merangkak naik dan tetap stabil dalam jangka panjang.