Jakarta (Lampost.co): Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan pihaknya memutuskan untuk menunda pembahasan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI dan RUU Polri.
“Jadi, hari ini Baleg memutuskan akan menunda pembahasan UU TNI-Polri,” kata Wihadi, di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.
“Nanti, kita akan sampaikan bahwa ini nanti akan berlanjut untuk DPR yang periode berikutnya tetapi ini melihat urgensinya,” ungkapnya.
Maka, kata Wihadi, Baleg memutuskan untuk tidak membahas atau membatalkan keputusan khusus untuk RUU TNI Polri.
Wihadi mengatakan pihaknya akan melihat urgensinya terlebih dahulu. Apakah RUU TNI-Polri perlu ada pembahasan di periode saat ini atau di periode mendatang.
“Ya kita putuskan batal nanti kita lihat urgensinya untuk pembahasan di periode berikutnya. Setelah itu kan ini kan kalau kita lihat nanti periode berikutnya terkait dengan masalah carry over. Jadi urgensinya kita lihat,” tandasnya.
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak segala pembahasan revisi UU TNI dan revisi UU Polri.
Revisi UU tersebut terdapat sejumlah masalah krusial yang membahayakan hak asasi manusia (HAM) dan merusak tata kelola negara hukum dan demokrasi, serta proses pembahasan yang tidak demokratis.
Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menekankan praktik transaksional berpotensi besar terjadi dalam pembahasan revisi UU ini.
“Mengingat periode DPR masa bakti 2019-2024 tidak lama lagi akan segera berakhir. Koalisi mengkhawatirkan akan terjadi pola pembahasan yang transaksional dan mengabaikan kritik dan usulan penting masyarakat sipil,” ujarnya, Selasa (23/7/2024).
