Jakarta (Lampost.co) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong upaya bersama untuk memastikan partisipasi perempuan lebih bermakna dalam kehidupan bernegara.
Hal tersebut tersampaikan secara daring dalam acara Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Agenda tersebut bersama pengurus dan anggota Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI). Kegiatan ini terlaksana pada Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR RI/MPR RI/DPD RI Senayan, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.
“Dinamika dalam mewujudkan sistem yang tepat dalam kehidupan bernegara kita masih terwarnai dengan munculnya fragmentasi politik. Dan ketimpangan representasi gender yang hingga hari ini belum bisa kita atasi,” kata Lestari Moerdijat.
Sementara hadir pada kesempatan itu para pengurus KPPI antara lain Kanti W. Janis, Rahayu Saraswati, Saniatul Lativa, Irma Suryani Chaniago, Hindun Anisah, dan para tokoh perempuan dari sejumlah partai politik.
Kemudian menurut Lestari, sistem demokrasi Indonesia saat ini sedang kelelahan dan mencari nafas baru. Ini agar mampu berjalan sesuai amanat konstitusi.
Sejatinya, tegas Rerie, sapaan akrab Lestari. UUD 1945 sudah memberi fondasi yang tegas bahwa kedaulatan berada pada tangan rakyat. Dan setiap warga negara memiliki hak yang sama.
Kesetaraan Gender
Sehingga, tegas Rerie, negara berkewajiban menghadirkan kesetaraan dan keadilan gender bagi rakyatnya. Tantangan yang terhadapi saat ini, jelas Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu. adalah bagaimana negara bisa hadir dan memastikan amanat konstitusi itu bisa diwujudkan.
Kemudian menurut Rerie, pelaksanaan demokrasi harus terealisasikan secara utuh. Sehingga pemilihan umum dan partai politik itu harus terlihat sebagai instrumen untuk mencapai keadilan sosial. Termasuk keadilan gender.
Selanjutnya Rerie mengatakan, hingga saat ini masih terjadi ketimpangan dalam regulasi terkait pemilu dan partai politik yang ada. Menurut Rerie, peraturan yang mewajibkan 30% kuota perempuan pada lembaga legislatif masih jauh dari target yang diharapkan.
Selain itu, struktur partai politik yang mayoritas masih maskulin, hirarkis, kurang inklusif, rekrutmen perempuan yang masih sporadis. Kemudian tidak transparan, masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terselesaikan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu mendorong agar semua pihak. Termasuk para anggota KPPI, mampu berperan aktif dalam upaya reformasi regulasi pemilu dan partai politik yang bukan sekadar teknis hukum. Tetapi juga harus kembali berpijak pada amanah konstitusi dan nilai-nilai demokrasi Pancasila.
