Jakarta (lampost.co)–Polemik mengenai pernyataan Fadli Zon yang meragukan adanya pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 terus menuai reaksi. Kepala Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, mengimbau agar publik tidak terburu-buru mengambil kesimpulan terkait pernyataan tersebut.
Hasan menjelaskan bahwa setiap kekhawatiran yang muncul sebaiknya ada pembahasan lebih lanjut tanpa terburu-buru memberikan penilaian. “Masalah ini bisa menjadi bahan diskusi, tetapi mari kita beri ruang bagi para ahli sejarah untuk bekerja dengan tenang,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 16 Juni 2025.
Ia juga menegaskan pentingnya memberikan waktu kepada tim sejarawan untuk menyelesaikan penulisan ulang sejarah Indonesia. Lebih lanjut, Hasan menekankan bahwa sejarawan yang terlibat dalam proyek penulisan sejarah ini adalah orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi. “Jika Anda ahli sejarah, silakan berdialog dengan mereka. Namun, bagi yang bukan ahli sejarah, lebih baik membacanya sebagai bahan bacaan saja, terutama yang beredar di media sosial,” ungkapnya.
Pernyataan Fadli Zon yang diungkapkan dalam wawancara “Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah” yang ditayangkan di YouTube pada 10 Juni 2025, mengundang banyak kritik. Fadli menyatakan bahwa tuduhan pemerkosaan massal dalam kerusuhan rasial Mei 1998 tidak terbukti kebenarannya.
Penyangkalan Tidak Berdasar
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai pernyataan Fadli sebagai penyangkalan yang tidak berdasar. “Mengatakan bahwa pemerkosaan massal saat kerusuhan Mei 1998 adalah rumor tanpa bukti jelas adalah sebuah kesalahan besar. Rumor adalah sesuatu yang belum dapat dipastikan kebenarannya karena tidak ada otoritas yang mengkonfirmasi,” jelas Usman dalam konferensi pers Koalisi Perempuan Indonesia.
Di sisi lain, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas, yang terdiri dari 547 organisasi dan individu, menganggap pernyataan Fadli sebagai bentuk manipulasi sejarah. “Pernyataan tersebut adalah bentuk pengaburan dan pelecehan terhadap upaya mengungkap kebenaran terkait tragedi kemanusiaan, terutama kekerasan terhadap perempuan pada Mei 1998,” tegas koalisi tersebut.
