Bandar Lampung (Lampost.co) – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) baru saja bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Kamis, 8 Agustus 2024 kemarin. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menyampaikan agenda pertemuan itu hanya membahas terkait kolaborasi antara PKB dan Gerindra ke depan.
Kemudian ia membantah pertemuan tersebut membahas mengenai transaksi atau jatah kursi. Apalagi setelah resmi PKB menyatakan diri akan mendukung penuh pemerintahan Prabowo. Ia juga membantah apakah PKB mendapatkan jatah kursi menteri dari hasil pertemuan tersebut.
“Enggak. Gini, pertemuan itu bukan soal transaksi kursi. Pertemuan itu menyepakati terkait PKB punya kewajiban dan komitmen untuk menyukseskan Pak Prabowo. Termasuk soal jatah kabinet, itu hak prerogatif presiden,” ujarnya di Kantor DPP PKB, Jakarta, Jumat, 9 Agustus 2024.
Sebelumnya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto bertemu. Pertemuan itu secara tertutup pada rumah dinas Menteri Pertahanan di Widya Chandra, Jakarta Selatan, Kamis, 8 Agustus 2024.
Pertemuan itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Dalam pertemuan tersebut, Muhaimin tampak bersama Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. PKB juga ramai membicarakan akan masuk Koalisi Indonesia Maju (KIM) plus pada Pilkada Jakarta.
Jika itu terjadi, peluang Anies Baswedan maju pada pilkada akan semakin tipis. Ketika Anies tidak lolos pendaftaran, Jakarta berpotensi terjadi calon tunggal melawan kotak kosong.
Siasat
Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow mengatakan gagasan tentang calon tunggal menguat jelang tahapan pencalonan dalam Pilkada akhir Agustus ini. Situasi ini merupakan siasat antara kekuasaan, parpol dan calon tertentu untuk menang dalam Pilkada. Hal ini pun ternilai sebagai proses politik yang mengabaikan suara dan aspirasi publik.
“Artinya, ada kekhawatiran bahwa orang-orang yang yang terplot oleh kekuasaan. Dan parpol untuk menjadi kepala daerah tak menyukai rakyat sehingga tak terpilih,” ujarnya.
Siasat tersebut untuk mendorong orang-orang tertentu yang memiliki kedekatan emosional dan keluarga untuk menjadi calon tanpa lawan. Karena itu langkah yang terambil cenderung jalan pintas dengan menghalangi calon yang memiliki elektabilitas tinggi.
“Jadi calon tunggal ini adalah mainan para penguasa untuk memperkuat dinasti politik”
Fenomena calon tunggal atau melawan kotak kosong adalah kecelakaan sejarah. Sebab boleh calon tunggal dalam pilkada membuka ruang bagi partai politik dan elite politik untuk mengatur siasat agar calon kepala daerah bisa mereka tentukan. Bukan lagi tertentukan oleh rakyat melalui Pilkada.
“Jadi calon tunggal bertentangan dengan prinsip demokrasi. Lewat calon tunggal ini, para elit kekuasaan mengebiri kehendak rakyat untuk kepentingan kekuasaan,” tegasnya.
