Kotaagung (Lampost.co) — Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) Tanggamus menyebut terjadi kelangkaan pupuk bersubsidu di kalangan petani. Kondisi itu akibat berkurangnya kuota pada 2024.
Kepala Dinas KPTPH Tanggamus, Catur Agus Deswanto, mengatakan alokasi pupuk subsidi pada tahun ini berkurang, seperti urea dari 12.288 ton pada 2023 menjadi 6.255 ton pada 2024.
“Kemudian jenis NPK pada 2023 ada 20.000 ton sedangkan pada 2024 hanya 7.979 ton. Lalu jenis NPK formula pada 2023 ada 1933 ton sedangkan pada 2024 hanya 796 ton,” kata Catur, Senin, 12 Februari 2024.
Atas jumlah itu, petani yang mendapat pupuk bersubsidi pun akan berkurang dari 56.525 petani pada menjadi 38.529 orang pada 2024.
“Padahal kebutuhan pupuk di Tanggamus ini berdasarkan E-RDKK tahun ini seharus terdiri dari urea 11.898 ton, NPK 28.347 ton, dan NPK formula 6343 ton,” ujarnya.
Untuk itu, alokasi itu jauh dari kebutuhan. Sehingga, dia berharap masyarakat memenuhi kebutuhan dari pupuk non subsidi atau menggunakan pupuk organik.
Sebab, pupuk subsidi itu hanya bisa dialokasikan untuk tanaman padi, jagung, kedelai, cabe, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu rakyat, kopi dan kakao.
“Syaratnya, petani harus terdaftar sebagai anggota kelompok tani. Kemudian, kelompok tersebut menyusun RDKK kelompok tani di E-lokasi,” kata dia.
Effran
