Bandar Lampung (Lampost.co): Pemerintah Provinsi Lampung mengukuhkan 13 profesional sebagai anggota Dewan Pendidikan Provinsi Lampung dan menugaskan mereka memperkuat arah kebijakan pendidikan di daerah.
Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan Dewan Pendidikan sebagai pemikir, penggerak, dan pengawas dalam pembangunan sektor pendidikan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan selamat kepada para anggota Dewan Pendidikan yang hari ini resmi menjalankan tugas. Bapak dan Ibu merupakan sosok terpilih yang mampu memberi kontribusi nyata untuk memajukan pendidikan di Lampung,” kata Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal.
Rahmat menegaskan pendidikan menjadi fondasi utama pembangunan manusia. Ia menilai kualitas sumber daya manusia unggul menentukan daya saing daerah pada masa depan. Konstitusi juga menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan berkualitas.
Pemerintah Provinsi Lampung mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 mencapai 73,98 atau naik 0,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 0,81 persen sepanjang periode 2020–2025. Meski demikian, Lampung masih menempati peringkat ke-26 nasional sehingga pemerintah perlu mempercepat pembangunan.
Sejumlah indikator mendukung capaian tersebut. Pemerintah mencatat umur harapan hidup mencapai 74,71 tahun, harapan lama sekolah 12,79 tahun, serta rata-rata lama sekolah 8,61 tahun. Pemerintah juga mencatat peningkatan daya beli masyarakat.
Namun, pemerintah menghadapi tantangan besar berupa tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) yang mencapai lebih dari 20 ribu anak. Data menunjukkan lebih dari 5 ribu anak berada pada tingkat SD, lebih dari 10 ribu anak pada tingkat SMP, serta lebih dari 4 ribu anak pada jenjang SMA/SMK/SLB.
“Ini bukan sekadar angka, melainkan gambaran masa depan anak-anak kita. Karena itu, selain meningkatkan kualitas pendidikan, kita juga harus memastikan akses pendidikan merata dan berkelanjutan,” tegas Rahmat.
Pemerintah juga menghadapi sejumlah isu strategis lain, seperti kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, ketimpangan distribusi tenaga pendidik, serta ketidaksesuaian lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Rahmat menambahkan transformasi digital serta penguatan karakter dan kompetensi abad ke-21 menjadi tantangan bersama.
Jalankan Program
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung menjalankan berbagai program. Pemerintah memperluas akses pendidikan melalui SMA Terbuka, memberikan afirmasi pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dan wilayah 3T, serta menangani ATS secara lintas sektor.
Selain itu, meningkatkan kualitas pendidikan melalui penguatan kompetensi guru, penerapan pembelajaran berbasis digital, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan potensi daerah. Pemerintah mengembangkan sekolah unggulan, menjalankan program kelas cangkok, serta menerapkan metode pembelajaran fleksibel.
Selain itu, pemerintah membuka peluang global melalui program kelas migran vokasi ke Jepang bagi generasi muda Lampung. Pemerintah menghapus pungutan uang komite sekolah untuk menghilangkan hambatan biaya pendidikan dan menargetkan angka putus sekolah mencapai nol persen.
Pemerintah menempatkan Dewan Pendidikan sebagai mitra strategis sekaligus pengawas. Dewan Pendidikan berperan merumuskan kebijakan yang tepat serta memastikan penyelenggaraan pendidikan berjalan optimal dan berkelanjutan.
