Akreditasi PAUD Jadi Brand

Ketua Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD dan PNF) Provinsi Lampung Betti Nuraini. Dok. Lampung Post

MEMILIKI lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berstatus terakreditasi tentu menjadi dambaan semua pengelola lembaga PAUD nonformal. Status terakreditasi dapat menjadi brand bahwa lembaga telah dikelola secara profesional. Karena akreditasi dilakukan oleh lembaga independen yang dibentuk pemerintah.
Tak pelak badan akreditasi PAUD sangat dibutuhkan sebagai penjaminan mutu lembaga pendidikan yang mengacu kepada kompetensi standar pendidikan nasional. Bagaimana lembaga pendidikan tersebut mampu memberikan pembelajaran yang baik sesuai dengan standar. Lantas seberapa pentingkah badan akreditasi PAUD dan pendidikan nonformal. Berikut kutipan wawancara wartawan Lampung Post Wiwik Hastuti dan Nurjannah dengan Ketua Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD dan PNF) Provinsi Lampung Betti Nuraini di kantornya, Rabu (16/3/2017) lalu.

Apa itu Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD dan PNF)?

Akreditasi merupakan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan merupakan bagian dari upaya penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan oleh pemerintah. Pada pelaksanaannya, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF) dibantu oleh Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal (BAP PAUD dan PNF). Kemudian, di tingkat provinsi, BAP PAUD dan PNF dibantu oleh kelompok kerja (pokja) PAUD dan PNF kabupaten/kota. Jadi, BAP PAUD dan PNF merupakan kepanjangan tangan dari BAN PAUD dan PNF.
Keberadaan BAP PAUD dan PNF ditetapkan oleh gubernur, pemerintah daerah menyediakan dana, khususnya terkait persiapan akreditasi, dan melakukan pembinaan terhadap program dan satuan yang telah diakreditasi, sedangkan keberadaan pokja ditetapkan kepala Dinas Pendidikan atau bupati/walikota di kabupaten/kota tersebut.
BAN PAUD dan PNF Provinsi Lampung dibentuk pada 2 Mei 2016 oleh gubernur Lampung.

Lalu apa tujuan dan manfaat akreditasi?

Secara umum, akreditasi bertujuan memberikan penilaian (assessment) secara objektif, transparan, dan berkelanjutan terhadap kelayakan suatu program dan satuan PNF berdasarkan atas kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sementara pelaksanaan akreditasi terhadap program dan satuan PNF akan memberi manfaat, antara lain menyempurnakan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dari program dan satuan PNF. Meningkatkan mutu program dan satuan PNF. Memanfaatkan semua informasi hasil akreditasi sebagai umpan balik dalam upaya memberdayakan dan mengembangkan kinerja program dan satuan PNF.
Lalu mendorong satuan PNF agar selalu berupaya meningkatkan mutu program dan lembaganya secara bertahap, terencana, dan kompetitif di tingkat kabupaten/kota, provinsi, regional, nasional, bahkan internasional. Kemudian, memeroleh informasi yang andal dan akurat, dalam rangka masyarakat pembelajar PNF memeroleh dukungan berupa pembinaan dari pemerintah dan apresiasi dari masyarakat.

Apa tugas dan fungsi BAP PAUD dan PNF itu sendiri?

Tugas BAP PAUD dan PNF adalah membantu BAN PAUD dan PNF dalam implementasi kebijakan akreditasi serta melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah terkait akreditasi PAUD dan PNF. Adapun akreditasi tersebut mengacu pada delapan standar pendidikan nasional, yaitu standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
Sedangkan fungsi BAP PAUD dan PNF, yakni melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF. Kemudian melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi, program dan satuan PAUD dan PNF terakreditasi. Kemudian, memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi, melakukan diseminasi hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF, serta melaporkan hasil akreditasi program dan satuan PAUD dan PNF kepada BAN PAUD dan PNF. Juga melaksanakan ketatausahaan BAP PAUD dan PNF.

Berapa kuota BAP PAUD dan PNF untuk Provinsi Lampung?

BAP PAUD dan PNF Provinsi Lampung yang terbentuk Mei 2016 mendapat kuota akreditasi sebanyak 150 lembaga dan mendapatkan kuota tambahan 100 lembaga. Tahun ini, BAP PAUD dan PNF Provinsi Lampung mendapatkan kuota akreditasi sebanyak 300 lembaga dari yang diajukan 500 lembaga. Pengajuan tersebut juga disertakan rencana usulan kegiatan tahun anggaran 2017 kepada BAN PAUD dan PNF di Jakarta melalui Kabalitbang Kemendikbud RI.

Sampai saat ini sudah berapa jumlah PAUD dan PNF di Lampung yang sudah terakreditasi?

Tahun ini di Lampung memiliki 6.567 satuan pendidikan PAUD. Dari jumlah tersebut yang telah diakreditasi sampai dengan 2016 ada 443 satuan pendidikan yang teriri dari 302 PAUD, 61 pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) dan 80 lembaga kursus pendidikan (LKP).

Sampai saat ini ada berapa banyak jumlah assessor BAP PAUD dan PNF Provinsi Lampung?

Jumlah assessor ada 73 orang, terdiri dari 43 assessor PAUD, 21 assessor LKP, dan 9 assessor PKBM.

Kendala-kendala apa saja dalam pelaksanaan akreditasi di Lampung?

Masih terbatasnya kuota akreditasi yang diberikan oleh pusat. Kemudian, belum adanya APBD untuk kegiatan sosial dan bimtek akreditasi atau anggaran lainnya yang mendukung pelaksanaan akreditasi PAUD dan PNF di Provinsi Lampung. Belum lagi alokasi dana insentif untuk staf kesekretariatan yang minim sehingga anggota BAP berusaha untuk memenuhi kekurangan tersebut secara mandiri. Belum lagi letak lembaga PAUD dan PNF di Lampung yang tersebar hingga ke pelosok dan kondisi geografis yang berjauhan dan tidak didukung faktor biaya transportasi yang memadai sehingga akreditasi tidak bisa menjangkau ke daerah terpencil.

Lalu bagaimana dengan realisasi program pusat untuk akreditasi?

Tahun 2016, kuota akreditasi untuk pusat (34 provinsi) sebanyak 10 ribu lembaga yang mencakup PAUD, LKP, dan PKBM. Kemudian pada 2017 kuota akreditasi dari pusat sebanyak 10 ribu lembaga yang mencakup PAUD, LKP, dan PKBM.

Bagaimana dengan dukungan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan akreditasi?

Dari segi pendanaan/pembiayaan belum ada dukungan pemerintah daerah. Lalu, kantor sekretariat untuk BAP PAUD dan PNF Lampung masih menumpang di Kompleks Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Jalan Drs Warsito No. 72 Telukbetung (di depan gedung D/bekas Gedung Dharma Wanita).

Apa saja tugas dan fungsi pokja PAUD dAN PNF kabupaten/kota?

Pokja akreditasi PAUD dan PNF telah terbentuk di 15 kabupaten/kota di Lampung.
Pokja akreditasi PAUD dan PNF berkedudukan di Dinas Pendidikan kabupaten/kota. Tugas pokja akreditasi PAUD dan PNF kabupaten/kota adalah membantu BAP PAUD dan PNF, yakni menyosialisasikan dan menggelar lokakarya akreditasi PAUD dan PNF. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan persiapan akreditasi PAUD dan PNF. Lalu menyampaikan daftar PAUD dan PNF kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang diajukan untuk diproses akreditasinya pada tahun berjalan.
Keberadaan pokja ini merupakan salah satu pendukung upaya peningkatan mutu program di daerah. Oleh karena itu, diperlukan peran serta dari berbagai pihak, baik Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah, serta pihak yang terkait.


BIODATA:
Nama: Dr. Hj. Betti Nuraini, MM.
Kelahiran: Palembang, 25 September 1967
Jabatan: Ketua BAP PAUD dan PNF Provinsi Lampung
Pendidikan: S-1 FKIP Universitas Lampung tahun 1991
S-2 Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung 2008
S-3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta 2013