Pemkot Metro Jalin Kerja Sama dengan Kejari

Pebandaranganan kerjasama Pemkot Metro dengan Kejari Metro, Jumat (17/3/2017),. (Foto:lampost/suprayogi)

METRO --Pemkot Metro melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Metro, tentang penanganan permasalahan hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara tahun 2017, di OR Setda Kota Metro (17/3/2017).

Kepala Kejaksaan Negeri Metro, Ivan Jaka Marsudi Wibowo, mengatakan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara merupakan salah satu bidang yang berada di Kejaksaan RI. Juga merupakan salah satu pilar kejaksaan yang dapat mendukung tercapainya kepercayaan masyarakat melalui peran dan fungsi bidang Datun. Tidak hanya dapat melakukan penegakkan hukum saja akan tetapi juga dapat memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lainnya kepada Lembaga Negara dan Pemerintah, baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah guna terselenggaranya program-program pemerintah daerah serta pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Selain itu, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dapat memberikan pertimbangan hukum kepada Negara atau Pemerintah, baik itu Pemerintah pusat maupun daerah yang meliputi Pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum.
"Saya berharap dengan adanya kesepakatan bersama antara Pemkot Metro dan Kejaksaan Negeri Metro di bidang Datun ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Kota Metro dalam mensukseskan jalannya pemerintah yang baik”, kata Kajari.

Wali Kota Metro, Achmad Pairin, mengapresiasi diadakannya kegiatan MoU tersebut. Harapannya perjanjian kerja sama dapat dijadikan komitmen untuk meningkatkan koordinasi, mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan membantu penyelesaian permasalahan hukum serta menambah wawasan maupun pengetahuan bagi segenap ASN di lingkungan Pemerintah Kota Metro.
Kerja sama meliputi Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum lain, dikarenakan adanya bagian tugas kejaksaan seperti yang tersurat pada Undang-undang Kejaksaan yaitu Jaksa sebagai Pengacara Negara.

Apabila terjadi gugatan dari masyarakat ataupun pihak ketiga, kata Pairin, Pemkot Metro, meminta bantuan hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada Kejaksaan Negeri Metro melalui Kepala Seksi Datun, untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lain kepada pemerintah kota metro pada umumnya.