Jakarta (Lampost.co) – Presiden RI Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Nomor. 5 Tahun 2025 Tentang Penertiban Kawasan Hutan.
Perpres terbentuk dengan tujuan untuk melakukan tata kelola lahan dan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan/atau kegiatan lain. Kegiatan itu dalam kawasan hutan yang berpotensi pada hilangnya penguasaan negara atas lahan kawasan hutan dan penerimaan negara.
Sehingga perlu landasan operasional untuk melakukan penertiban kawasan hutan. Adapun Perpres ini mulai berlaku pada 21 Januari 2025. Dalam Pasal 1 tertekankan bahwa penguasaan kembali adalah tindakan yang terlakukan oleh Pemerintah Pusat guna menyelamatkan dan penguasaan Kawasan Hutan.
“Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” demikian bunyi Pasal 1 soal ketentuan umum.
Kemudian dalam Perpres, Prabowo juga menegaskan perlunya penegakan hukum yang efektif. Terlebih terhadap pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan tanpa izin resmi.
Hal itu tertuang dalam Pasal 3 yang menjelaskan penerbitan Kawasan Hutan dengan tiga poin. Yakni Penagihan Denda Administratif, Penguasaan Kembali Kawasan Hutan dan/atau pemulihan aset Kawasan Hutan.
“Penertiban Kawasan Hutan sebagaimana Pasal 3 berlaku terhadap setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan, perkebunan., dan atau kegiatan lain di luar pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan., dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Kawasan Hutan Konservasi dan/atau Hutan Lindung,” demikian bunyi Pasal 4 Terkait Objek Penertiban Kawasan Hutan.
